Negara lain darurat energi, ekonom: Indonesia jauh dari kata aman

enolenam.CO.ID -Konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran pada akhirnya juga memengaruhi sektor energi di berbagai negara. Dampaknya terlihat jelas saat Iran menguasai Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak dunia, sebagai respons terhadap serangan yang dilancarkan AS dan Iran pada Februari 2026. Pengangkutan bahan bakar melalui kapal-kapal pun menjadi terhambat.

Beberapa negara juga telah menyatakan krisis energi. Sebagai contoh, Filipina telah menetapkan darurat energi nasional pada Selasa (24/3/2026) dan mengaktifkan dana darurat sebesar 20 miliar peso (sekitar Rp 5,61 triliun) untuk membeli hingga 2 juta barel bahan bakar, termasuk minyak olahan dan elpiji.

Di Bangladesh, krisis BBM membuat asosiasi pemilik SPBU gelisah, bahkan mereka mengancam menghentikan operasional jika situasinya tidak membaik.

Sambil itu, Korea Selatan mengaktifkan respons darurat nasional pada hari Rabu (25/3/2026) dan mengimbau publik untuk menghemat energi.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Apakah aman dari darurat energi?

"Indonesia masih jauh dari aman"

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai Indonesia saat ini berada dalam fase quite before the storm atau “sunyi sebelum badai”. 

Menurut Bhima, meski negara lain sudah mengeluarkan kebijakan darurat energi, Indonesia belum melakukan upaya riil, terutama dalam menyiapkan paket mitigasi.

Ia menyoroti perbandingan dengan Jepang, yang memiliki cadangan BBM hingga 254 hari, sedangkan Indonesia hanya 25 hari. Jepang bahkan meluncurkan paket mitigasi berupa pelepasan 400 juta barel oleh anggota IEA, serta ekspansi pembangkit tenaga angin offshore dan hidrogen. Tujuannya, agar harga BBM tetap stabil, tidak melebihi 170 yen per liter.

“Indonesia jelas jauh dari kata aman. Konsumsi BBM dan LPG masih tinggi, sementara impor dari Selat Hormuz belum bisa dilakukan karena konflik. Jika ada alternatif, harganya tentu mahal," jelasnya, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (29/3/2026).

Bhima bilang, subsidi energi butuh tambahan Rp 126 triliun, dan belum ada skenario APBN Perubahan dengan DPR.

"Kita terlalu santai,” singgungnya.

Saran kebijakan 3 program dalam paket mitigasi

Bhima menyarankan agar pemerintah membuat paket mitigasi. Salah satu programnya adalah dengan menggeser anggaran terlebih dahulu.

"Soal subsidi energi harus dijaga bukan dengan menaikkan harga BBM atau LPG, tapi geser anggaran dulu," katanya.

Menurutnya, perlu ada pembicaraan mengenai APBN Perubahan di DPR. Jika ada pos belanja yang belum mendesak, Bhima menyarankan untuk bisa dipangkas.

"Masyarakat khususnya menengah kebawah tidak siap hadapi kenaikan harga BBM. Efeknya bisa downward spiral ke pelemahan daya beli, kemiskinan naik, PHK massal, terlalu berisiko," tegasnya.

Kemudian, program kedua adalah pengurangan konsumsi BBM melalui subsidi serta menggratiskan transportasi publik. Bhima menyinggung kebijakan Spanyol pada 2022 ketika pemerintahnya membuat masyarakat Spanyol bergeser ke transportasi umum.

"Spanyol tahun 2022 menggratiskan kereta dalam kota dan bus biar kendaraan pribadinya bergeser ke transportasi umum," yungkap Bhima.

Terakhir, program ketiga yang disarankan Bhima adalah mempercepat transisi energi terbarukan.

"100 GW panel surya segera gantikan desa yang pakai pembangkit listrik dari BBM. Porsi energi fosilnya harus turun. Ini momentum untuk gantikan fosil dengan energi yang lebih tahan guncangan," pungkasnya.

Menteri ESDM tegaskan masyarakat tak perlu khawatir

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pasokan energi Indonesia masih memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Sekalipun negara-negara lain, sebagian negara di Asia sudah mulai masuk dalam keadaan yang tidak diharapkan oleh hampir semua negara, dalam hal ini darurat, harus saya yakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa solar kita insyaAllah tidak lagi kita lakukan impor. Jadi clear," ungkapnya, dilansir Kompas.com, Kamis. (26/3/2026),

Ia menuturkan Indonesia memang masih melakukan impor BBM jenis bensin sekitar 50 persen, serta gas alam cair atau liquefied petroleum gas (LPG) sekitar 70 persen. Namun, untuk kedua produk tersebut, pihaknya telah mencari alternatif sumber selain dari negara Timur Tengah.

Tonton: Kejagung Tetapkan Samin Tan Tersangka, Ini Kasus yang Menjeratnya

Bahlil menegaskan agar masyarakat tak perlu khawatir dengan ketersediaan energi. Namun ia meminta agar masyarakat menggunakan energi secara bijaksana mengingat kondisi global yang masih bergejolak.

"Sekalipun kita dalam kondisi yang baik, saya memohon dukungan dari semua rakyat Indonesia. Masalah ini tidak hanya masalah pemerintah, tapi masalah kita semua. Saya memohon, menyarankan, agar ayo kita harus memakai energi dengan bijak," pungkas Bahlil.

(Fatimah Az Zahra, Irawan Sapto Adhi)

Sumber: https://www.kompas.com/tren/read/2026/03/30/080000265/saat-negara-lain-darurat-energi-apakah-indonesia-benar-benar-aman-?page=all#page1