Tim CSE NDHU Taiwan kunjungi Indonesia, dorong peningkatan perlindungan dan kesejahteraan PMI

Tim dari Center for Social Engagement (CSE) National Dong Hwa University (NDHU) Taiwan melakukan kunjungan ke Indonesia pada 7–14 Januari 2026. Kegiatan ini dirancang untuk memperkokoh dialog serta kerja sama dengan para pemangku kepentingan pekerja migran Indonesia (PMI) sebagai bagian dari program University Social Responsibility (USR). Tujuannya jelas: membangun lingkungan kerja yang lebih ramah bagi pekerja asing di Taiwan melalui pemahaman langsung terhadap dinamika yang dihadapi PMI.

Latar belakang data PMI di Taiwan Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan hingga November 2025, jumlah pekerja migran di Taiwan mencapai 865.811 orang. Dari jumlah tersebut, PMI menjadi kelompok terbesar dengan total 332.993 orang. Rinciannya menunjukkan bahwa 108.228 PMI bekerja di sektor produktif seperti manufaktur, pelayaran, dan konstruksi, sedangkan 183.820 PMI lainnya bekerja di sektor kesejahteraan, misalnya sebagai perawat lansia, pekerja rumah tangga, dan di panti jompo. Data ini menjadi konteks penting bagi upaya perbaikan kebijakan dan peningkatan kesejahteraan PMI melalui dialog lintas negara.

Gagasan dan langkah awal dialog Direktur CSE NDHU, June Ku, menekankan bahwa pembelajaran langsung dari komunitas Indonesia di tingkat akar rumput adalah langkah penting untuk memperbaiki sistem dan lingkungan kerja di Taiwan. Menurutnya, insight dari pengalaman para PMI akan menjadi fondasi untuk membangun kebijakan yang lebih adil dan implementasi yang lebih efektif.

Rangkaian kunjungan dan kegiatan di Indonesia Selama berada di Indonesia, delegasi CSE NDHU mengunjungi beberapa kota, yakni Jakarta, Bandung, Indramayu, dan Cirebon. Di setiap kota, mereka berdialog dengan berbagai pihak, mulai dari PMI purna dan kantor penempatan, pusat pelatihan pekerja migran, hingga lembaga keagamaan dan organisasi nonpemerintah. Mereka juga berkomunikasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat untuk memahami kebijakan lokal yang berdampak pada PMI.

Kegiatan dialog dengan komunitas PMI dan pemangku kepentingan Dalam pertemuan dengan mantan PMI, June Ku membahas isu-isu struktural yang sering dihadapi pekerja migran. Di antara masalah utama adalah tingginya beban hutang untuk biaya keberangkatan, tekanan kerja yang berat, serta dampak sosial karena harus meninggalkan keluarga dalam waktu lama. Menurutnya, tujuan jangka pendek adalah bagaimana Taiwan dapat memberi pelatihan kepada PMI yang akan pulang ke Indonesia. Contoh konkret yang dia kemukakan adalah pelatihan bagi anggota keluarga PMI yang memiliki usaha seperti kebun, sehingga mereka memiliki keterampilan mengelola usaha tersebut setelah kembali ke tanah air.

Dialog dengan komunitas Desa Peduli Buruh Migran dan Migrant CARE di Indramayu menggarisbawahi dua isu utama: - Pertama, kesejahteraan PMI di sektor pengasuhan (caregivers). Skema kerja mereka belum diatur secara memadai dalam kerangka hukum ketenagakerjaan Taiwan, sehingga berpotensi menurunkan upah, membatasi hari libur, dan menciptakan ketimpangan relasi dengan pemberi kerja. - Kedua, persoalan pendampingan keluarga PMI yang ditinggalkan. Kebijakan Taiwan yang tidak melindungi hak membawa keluarga membuat banyak anak PMI dibesarkan oleh ayah atau kakek-neneknya, yang berpotensi menimbulkan dampak psikososial karena minimnya perhatian orang tua.

Kegiatan edukasi dan peluang pendidikan Di Indramayu, tim CSE NDHU juga mengunjungi SMK Negeri 1 Bongas untuk berdialog dengan para siswa yang berasal dari keluarga PMI. Tujuan kunjungan ini adalah membuka wawasan bahwa Taiwan tidak hanya menjadi tujuan kerja, tetapi juga peluang untuk melanjutkan pendidikan. Keterhubungan antara pekerjaan migran dan peluang pendidikan bagi generasi berikutnya menjadi fokus penting dalam upaya memperbaiki masa depan keluarga PMI.

Isu kebebasan beragama dan perlindungan hak beragama PMI Dialog dengan LD PBNU menyoroti pentingnya kebebasan beragama bagi PMI. Isu ini dianggap krusial mengingat masih ditemukan larangan beribadah atau penggunaan kerudung bagi PMI perempuan oleh sebagian majikan maupun agen perekrutan. Ketidakpastian terkait praktik ibadah dan identitas keagamaan menjadi bagian dari masalah yang perlu ditangani lewat kebijakan yang lebih inklusif dan patuh hak asasi manusia.

Komitmen jangka panjang dan rencana ke depan Menanggapi berbagai temuan ini, June Ku menegaskan komitmen CSE NDHU untuk bekerja sama dengan berbagai pihak demi mendorong perbaikan kebijakan ketenagakerjaan di Taiwan serta meningkatkan kesejahteraan PMI. Salah satu langkah awal adalah memulai dialog di Hualien, tempat universitas mereka berada, untuk membangun kesepahaman antara masyarakat Taiwan dan komunitas Indonesia. Jika inisiatif ini berhasil di Hualien, model yang sama diyakini bisa diterapkan di kota-kota lain di Taiwan.

Alasan pemilihan Hualien sebagai titik awal Hualien dipilih karena karakter wilayah pedesaan yang memiliki populasi lanjut usia yang tinggi, sehingga banyak PMI bekerja di sana. Selain itu, daerah ini dikenal sebagai wilayah yang inklusif dan terbuka terhadap budaya asing, menjadikannya lokasi yang tepat untuk menguji model dialog antara komunitas Taiwan dan PMI Indonesia. Keberhasilan di Hualien diharapkan menjadi fondasi bagi transformasi kebijakan yang lebih luas, dengan dampak positif terhadap kesejahteraan PMI di berbagai sektor dan daerah.

Pembelajaran lintas negara sebagai kunci perbaikan Kunjungan ini menegaskan bahwa upaya memperbaiki kesejahteraan PMI tidak bisa hanya mengandalkan perubahan di satu negara. Perlu adanya kerja sama antara institusi akademik, pemerintah daerah, organisasi nonpemerintah, serikat pekerja migran, dan komunitas pemuda untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kerja migran secara adil, etis, dan berkelanjutan. Dengan memahami tantangan dari sisi Indonesia maupun Taiwan, langkah-langkah kebijakan yang lebih berimbang dapat dirumuskan, sambil tetap menghormati hak asasi manusia serta martabat setiap PMI yang bekerja di luar negeri.