Target internet 100 Mbps sulit terealisasi di pedesaan, operator realistis

Rencana pemerintah untuk meningkatkan rerata kecepatan internet nasional hingga 100 Mbps dinilai masih jauh dari kata pasti, terutama di wilayah pedesaan. Sementara itu, capaian kecepatan 60 Mbps—batas moderat di tahun ini—lebih banyak terealisasi di kawasan perkotaan. Pengalaman pelanggan di kota-kota besar saat ini umumnya sudah berada pada kisaran puluhan Mbps, bahkan mendekati atau melampaui target nasional tersebut. Di luar perkotaan, angka ini masih relatif belum merata dan sering kali lebih rendah.

Realitas kecepatan internet saat ini

Alvin Aslam, Group Head Regulatory & Government Relations di XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL), menegaskan bahwa perbedaan signifikan antara kota dan desa sangat terasa. “Di wilayah perkotaan, kecepatan broadband seluler yang dirasakan pelanggan saat ini umumnya berada di kisaran puluhan Mbps dan dalam kondisi tertentu mendekati bahkan melampaui target nasional 60 Mbps. Namun, untuk di luar perkotaan, angka 60 Mbps masih sulit teralisasi,” ujarnya kepada pembaca kami. Ia menambahkan bahwa target peningkatan kecepatan bukan sekadar soal angka Mbps, tetapi juga stabilitas dan konsistensi layanan.

Operator pada prinsipnya siap mendukung target 60 Mbps, terutama di wilayah dengan kesiapan infrastruktur yang memadai. Pasca integrasi, XLSMART berfokus pada pengembangan jaringan secara menyeluruh, termasuk modernisasi melalui pembaruan perangkat 4G yang ada dan penggelaran teknologi 5G secara bertahap. Perusahaan juga memperluas proses fiberisasi pada site-site eksisting guna memperkuat kapasitas dan kualitas jaringan, disertai optimasi spektrum serta peningkatan kapasitas jaringan inti (core) agar layanan lebih andal.

Namun, tantangan struktural tetap ada. Infrastruktur fiber dan backhaul yang terbatas, keterbatasan spektrum untuk peningkatan kapasitas, serta skala permintaan dan keekonomian jaringan di wilayah dengan trafik rendah menjadi kendala utama. “Diperlukan sinergi kebijakan, kolaborasi, dan dukungan semua pihak termasuk pemerintah dalam hal insentif pembangunan, peninjauan regulatory charges, kemudahan perizinan, serta persaingan sehat dalam landscape digital agar peningkatan kecepatan tetap sejalan dengan pemerataan dan kualitas layanan,” terang Alvin.

Target Renstra Kominfo 2025–2029

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) 2025–2029 memuat sejumlah target ambisius. Pemerintah menargetkan kecepatan rata-rata layanan mobile broadband mencapai 60 Mbps pada 2026, peningkatan dari 50 Mbps pada 2025. Target ini kemudian dipetakan naik menjadi 70 Mbps pada 2027, 80 Mbps pada 2028, dan 100 Mbps pada 2029. Selain itu, perluasan cakupan layanan mobile broadband minimal 4G/LTE menjadi 97,50% dari total wilayah permukiman pada 2026, meningkat dari target 2025 sebesar 97,30% dan capaian 2024 yakni 97,16%.

Secara bertahap, cakupan mobile broadband ditargetkan mencapai 97,75% pada 2027, 97,90% pada 2028, dan 98% pada 2029. Dari sisi keterjangkauan, Komdigi menargetkan rasio harga layanan jaringan pita lebar terhadap pendapatan per kapita berada di level 4% pada 2026, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Dan untuk daerah-daerah tertentu, persentase blank spot sinyal 5G dipatok 4,44%.

Selain itu, pemerintah berambisi membentuk satu kota dengan konsep gigacity pada 2026, disusul penambahan 29 kabupaten/kota berstatus gigacity pada 2027. Target-target ini mencerminkan upaya besar untuk mendorong pemerataan akses digital sambil menjaga kualitas layanan.

Perspektif operator besar

PT Indosat Tbk. menilai pencapaian target peningkatan kecepatan mobile broadband nasional hingga 60 Mbps pada tahun ini sangat bergantung pada ekosistem pendukung. Faktor kunci meliputi ketersediaan spektrum yang memadai serta kebijakan harga spektrum yang terjangkau dan berkelanjutan. Chief Legal and Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Reski Damayanti, menegaskan bahwa aspek ini relevan untuk spektrum yang sudah ada maupun spektrum baru yang akan dirilis di masa datang. Ia menekankan pentingnya kemudahan perizinan dan kebijakan pendukung lain yang mendorong keberlanjutan investasi jaringan dan layanan telekomunikasi.

Dari sisi kesiapan infrastruktur, Indosat terus memperkuat kapasitas jaringan melalui perluasan base transceiver station (BTS) 4G dan 5G secara bertahap di berbagai wilayah. Secara umum, perusahaan mendukung arahan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Renstra Komdigi 2025–2029, termasuk peningkatan target kecepatan broadband nasional. Reski menilai langkah tersebut sebagai upaya positif untuk pemerataan akses digital sekaligus memastikan kualitas konektivitas yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Ia menegaskan bahwa peningkatan kecepatan dan kualitas jaringan memiliki peran strategis dalam transformasi digital nasional, termasuk pemanfaatan teknologi berbasis data dan kecerdasan buatan yang membutuhkan konektivitas stabil, berkapasitas tinggi, dan berlatensi rendah. Karena itu, fokus pada stabilitas layanan dan pemerataan kualitas akses dinilai sepadan dengan pencapaian target kecepatan nasional.

“Pemerataan kualitas layanan menjadi bagian yang sama pentingnya dengan target kecepatan nasional,” ujar Reski.

Pandangan ahli telekomunikasi

Analisis para pakar independen menyoroti bahwa capaian cakupan jaringan saat ini tetap menghadapi hambatan dari sisi pembiayaan dan pemerataan. Ian Joseph Matheus Edward, pengamat telekomunikasi dari ITB, mengatakan bahwa mengejar target 97,5% membutuhkan belanja modal operator yang lebih besar serta insentif khusus bagi wilayah 3T. Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah terpencil perlu didukung dengan skema pengembalian yang jelas melalui kewajiban pelayanan universal (USO) non tunai. Ia juga menilai perlunya kompensasi melalui penyertaan negara untuk beban regulasi agar proporsional, sambil mempercepat pembangunan infrastruktur dasar jaringan, khususnya fiberisasi dan backbone secara menyeluruh, serta memperlancar proses di lapangan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Kamilov Sagala, pengamat telekomunikasi lain, memberikan pandangan bahwa target Komdigi untuk mendekati pemerataan cakupan 4G secara nasional secara teknis relatif mudah dicapai. Namun ia mengingatkan regulator tidak boleh hanya fokus pada angka sebaran wilayah. Tantangan utama, kata Kamilov, adalah kualitas layanan yang dirasakan konsumen. Ia menekankan pentingnya menetapkan standar layanan minimum agar perluasan cakupan tidak berhenti pada statistik semata. “Penting bagi regulator untuk menyadari bahwa sekadar menunjukan sebaran wilayah tanpa adanya standar layanan yang minimal bisa membuat target menjadi sia-sia,” katanya.

Dengan kombinasi investasi yang tepat, kebijakan yang adil, dan kemudahan operasional di lapangan, kebutuhan akan konektivitas yang andal di seluruh nusantara bisa lebih terjamin. Perluasan jaringan, peningkatan kapasitas, serta perhatian khusus pada wilayah 3T tetap menjadi fokus utama bagi pemerintah dan para operator untuk mencapai pemerataan digital yang sesungguhnya, bukan sekadar angka di laporan.