Sindir Penanganan Bencana Sumatra,Deddy Sitorus: Pemerintah Harus Bersyukur Rakyat Kita Ga Pemarah

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menilai, penanganan pasca-bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra masih terbilang lamban.
• Deddy pun memperingatkan Kementerian Dalam Negeri RI untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana.
• Lebih lanjut, politisi PDIP berusia 55 tahun ini melontarkan sindiran, pemerintah beruntung karena masyarakat Indonesia tidak pemarah.

enolenamAnggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menyoroti penanganan pasca-bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra; Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

Menurut Deddy, penanganan pasca-bencana masih terbilang lamban.

Ia pun memperingatkan Kementerian Dalam Negeri RI untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana, termasuk membersihkan gelondongan kayu yang terbawa banjir dan lumpur yang menimbun rumah warga.

Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI terkait penanganan pasca-bencana Sumatra, Senin (19/1/2026). 

"Lalu saya lihat dari Kemendagri, ini harus jelas juga bagi kita semua bagaimana memampukan pemerintah daerah ini recovery dengan cepat," tutur Deddy.

"Karena kalau pemdanya enggak recovery dengan cepat, bagaimana berharap rakyatnya juga recovery dengan cepat?"

"Hari-hari ini, sungai itu masih penuh dengan batang-batang pohon. Pemukiman masih penuh dengan lumpur hampir satu meter. Derita siapakah ini? Siapa yang harus beresin barang ini? Syukur-syukur, enggak datang lagi hujannya, ditumpahkan kayak ember. Ini kan problem."

Lebih lanjut, Deddy menilai pemerintah harus memiliki persiapan atau kebijakan mitigasi yang baik terkait potensi terjadinya bencana di Indonesia.

Misalnya, dengan melakukaan penataan desa-desa yang berisiko atau rawan bencana.

Sehingga, menurutnya Kemendagri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) harus ikut andil dalam mengatur penerbitan izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) agar tertib secara lingkungan dan mencegah parahnya dampak bencana banjir atau longsor, bukan cuma memberi stempel atau sekadar melihat.

"Jadi, dari sisi kebijakan, kesiapan kita menghadapi persoalan yang pasti akan hadir seperti ini, ini harus jelas, termasuk penataan desa-desa yang berisiko," tutur Deddy.

"Dan saya kira, Kemendagri dan ATR BPN harus punya kewenangan bicara juga."

"Tadi kan Pak Nusron bicara tentang terlalu banyak PPKH di hulu di atas, Kemendagri dan ATR BPN tuh cuma stempel, cuma nonton."

Politisi berusia 55 tahun dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan/PDIP) ini juga menegaskan, pemerintah harus melakukan sinkronisasi pengaturan izin pembukaan hutan untuk tambang maupun perkebunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurutnya, justru pemerintah daerah yang lebih tahu kondisi hutan atau lingkungan di wilayah mereka, tetapi pemerintah pusat malah yang lebih banyak berperan dalam menentukan atau memberikan izin.

"Kadang-kadang pemerintah daerah itu enggak tahu. Tiba-tiba hutannya sudah dikasih di Jakarta. Tambangnya, apanya, semua yang ngerti persoalan itu orang daerah, [tapi] yang ngasih izin orang duduk-duduk di Kementerian Kehutanan," jelas Deddy.

"Sinkronisasinya kita bagaimana, kan harus selalu ada. Ekosistem policy making kita itu kayak apa sebenarnya?"

Deddy pun melontarkan sindiran, pemerintah beruntung karena masyarakat Indonesia tidak pemarah.

Namun, warga terdampak di Aceh memang sempat mengibarkan bendera putih sebagai tanda protes dan simbol menyerah karena lambannya penanganan bencana.

Lantas, pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatra Utara 17 November 1970 itu mewanti-wanti, meski rakyat tidak marah dalam waktu lama, lama-kelamaan kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin terkikis jika penanganan pasca-bencana tidak dilakukan dengan baik dan cepat.

"Kita harus bersyukur. Rakyat kita ini enggak pemarah. Ya, kemarin bendera putih cuma sebentar. Tapi percayalah, ini menggerus kepercayaan rakyat terhadap pemerintah," tegas Deddy.

"Jadi, tolonglah Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu leader dalam Satgas Penanganan Bencana ini bekerja sepenuh hati. This is not business as usual [Ini bukan bisnis seperti biasanya, red]. Ini menyangkut nyawa manusia."

1.199 Korban Jiwa dalam Bencana Sumatra

Banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara terjadi pada akhir November 2025 lalu.

Akan tetapi, kini memasuki hampir dua bulan pasca-bencana, kehidupan masyarakat terdampak masih belum sepenuhnya normal, di mana banyak banyak rumah warga masih dipenuhi atau tertimbun lumpur dengan ketebalan bervariasi.

Selain itu, material kayu gelondongan yang turut terbawa air bah masih dalam tahap proses pembersihan.

Bencana hidrometeorologis di ketiga provinsi tersebut telah menyebabkan 1.199 korban jiwa, berdasarkan update data di laman dashboard Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (20/1/2026).

Selain itu, 144 orang masih dilaporkan hilang.

Bencana juga menyebabkan kerusakan bangunan dan infrastruktur di 53 kabupaten/kota terdampak, dengan rincian di antaranya 175.050 rumah rusak (53.412 rusak berat), 4.546 fasilitas pendidikan, 803 rumah ibadah, 215 fasilitas kesehatan, serta ada 786 jembatan dan 2.057 jalan yang terdampak.

(enolenam/Rizki A.)