Reaksi Global Pasca Penangkapan Presiden Venezuela oleh Trump

enolenam media- Serangan Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela berakhir dengan penangkapan Presiden negara tersebut, Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores pada hari Sabtu (3/1/2026).

Keduanya ditangkap saat berada di rumah militer Fort Tiuna, kemudian dibawa oleh kapal perang Amerika Serikat menuju wilayah utara New York untuk menghadapi tuntutan hukum dari Departemen Kehakiman.

Kepala negara yang kaya akan minyak dituduh terlibat dalam kejahatan narkoba teror.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pertama kali mengumumkan perkembangan penangkapan presiden Venezuela melalui platform miliknya, Truth Social.

Kemudian, saat konferensi pers, ia mengapresiasi pasukan Amerika Serikat dan kebijakan luar negeri pemerintahnya.

"Tidak ada negara di dunia yang mampu mencapai apa yang telah dicapai Amerika kemarin, atau secara jujur, dalam waktu singkat," katanya, dilansir dariCBC.

Trump menegaskan bahwa setelah serangan ini, Amerika Serikat akan mengambil alih kepemimpinan Venezuela hingga terjadi transisi yang sesuai.

Ia menyatakan bahwa Amerika Serikat siap meskipun belum ada indikasi jelas bahwa AS akan mengambil alih negara tersebut.

Belum diketahui secara pasti bagaimana Trump berencana memimpin dan mengelola situasi di Venezuela.

Lalu, bagaimana pandangan pemimpin dunia terkait penangkapan presiden Venezuela kemarin?

Tanggapan para pemimpin dunia terkait penangkapan presiden Venezuela

Beberapa pemimpin dari berbagai belahan dunia merespons berita penangkapan presiden Venezuela oleh Amerika Serikat.

Beberapa hanya merespons secara diplomatik dengan menyatakan bahwa mereka akan mengawasi situasi dan meminta Amerika Serikat untuk menghormati hukum.

Namun, terdapat juga pemimpin yang mengecam tindakan Amerika Serikat secara keras dan menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima.

Berikut ini pendapat beberapa pemimpin negara mengenai serangan Amerika Serikat dan penangkapan presiden Venezuela:

1. Tokoh pemimpin di Amerika Latin

Pejabat dari berbagai negara di Amerika Latin segera menanggapi tindakan Trump terhadap Venezuela.

Beberapa menunjukkan dukungan, khususnya negara-negara yang berada di sayap kanan.

Sementara itu, negara yang dikepalai oleh pemerintahan kiri mengecam secara tajam,

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, misalnya, melalui akun pribadinya di X, menyampaikan kecaman yang tajam terhadap tindakan Trump.

"Pengaruh di wilayah Venezuela dan penangkapan presidennya telah melebihi batas yang tidak dapat diterima," tulisnya, dikutip dariCBC.

"Tindakan-tindakan ini merupakan penghinaan berat terhadap kedaulatan Venezuela dan presiden yang sangat berbahaya bagi seluruh komunitas internasional," tambah presiden Brasil.

Luiz Inacio secara terbuka menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Sikap yang serupa juga diungkapkan oleh pemerintah Meksiko, Chili, Kuba, dan Uruguay. Mereka secara tegas menolak campur tangan militer dari luar negeri.

Di sisi lain, negara-negara yang mendukung Trump, seperti Argentina, Peru, dan Ekuador menunjukkan tanggapan yang berbeda.

Presiden Argentina Javier Milei, yang merupakan pendukung sayap kanan Trump, menyampaikan dukungannya terhadap serangan Amerika Serikat.

"KEBEKASAN MELANGKAH. V HIDUP KEBEKASAN CARAJO," tulisnya di X, yang diterjemahkan menjadi kebebasan bergerak maju. Hidup kebebasan!

Dukungan yang sama juga disampaikan Panama. Hal itu diungkap Presiden Panama, Jose Raul Mulino, melalui akun X.

"Mengingat kejadian yang terjadi pagi ini di Venezuela, pemerintah saya menegaskan kembali pendirian kami yang mendukung sistem demokratis dan menerima keinginan sah rakyat Venezuela, seperti yang jelas terlihat dalam pemilihan umum, di mana Edmundo Gonzalez terpilih," tulisnya.

2. China

Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengungkapkan kekecewaan yang mendalam dan mengecam dengan keras serangan Amerika Serikat terhadap negara Venezuela serta penangkapan presidennya.

"China secara tegas menentang tindakan hegemonik AS tersebut, yang secara serius melanggar hukum internasional, mengabaikan kedaulatan Venezuela, serta membahayakan perdamaian dan keamanan di Amerika Latin dan Karibia," demikian tulis kementerian tersebut, dikutip dari Al Jazeera.

Tiongkok juga mengimbau Amerika Serikat untuk mematuhi hukum internasional dan tujuan serta prinsip-prinsip Piagam PBB serta menghentikan tindakan yang melanggar kedaulatan dan keamanan negara lain.

3. Iran

Melalui platform X, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan, "Yang utama adalah ketika seseorang menyadari bahwa lawan berusaha memaksakan sesuatu kepada pemerintah atau negaranya dengan tuduhan palsu, mereka harus tetap teguh menentang lawan tersebut."

"Kami tidak akan menyerah kepada mereka. Dengan mempercayai Tuhan dan yakin akan dukungan rakyat, kami akan membuat lawan menyerah," tambahnya.

Di luar pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Iran menyampaikan kecaman tajam terhadap serangan militer Amerika Serikat terhadap Venezuela.

Negara tersebut menyatakan bahwa tindakan Amerika Serikat merupakan pelanggaran yang jelas terhadap kedaulatan nasional dan integritas wilayah negara tersebut.

4. Rusia

Sejalan dengan China dan Iran, Rusia juga secara tegas mengecam tindakan agresif yang dilakukan terhadap Venezuela.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengajak untuk mencegah peningkatan ketegangan dan menitikberatkan pada pencarian solusi atas situasi ini melalui komunikasi.

Venezuela harus dijamin haknya untuk menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan militer asing yang merusak.

"Kami menegaskan kembali rasa solidaritas kami terhadap rakyat Venezuela dan dukungan kami terhadap kebijakan kepemimpinan mereka dalam menjaga kepentingan nasional serta kedaulatan negara," tambahnya.

Kementerian Luar Negeri Rusia juga menyampaikan kekhawatirannya terkait penangkapan Presiden Venezuela dan istrinya.

Rusia mengatakan, penangkapan tersebut melanggar kedaulatan negara yang merdeka dan tidak dapat diterima.

5. Inggris

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyatakan bahwa negaranya tidak terlibat dalam serangan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Venezuela.

Ia menyatakan bahwa pihaknya akan berkomunikasi dengan Trump guna memperoleh informasi lengkap mengenai kejadian tersebut.

"Saya ingin memverifikasi fakta-fakta terlebih dahulu. Saya berkeinginan untuk berkomunikasi dengan Presiden Trump. Saya juga ingin berbicara dengan para sekutu. Saya dapat menyatakan secara jelas bahwa kami tidak terlibat," kata Starmer.

Ia juga menyatakan bahwa selama ini Inggris tetap memegang teguh hukum internasional.

6. Uni Eropa

Wakil Tinggi Uni Eropa dalam Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Kaja Kallas, menyatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio serta duta besar Uni Eropa di Caracas terkait situasi terkini di Venezuela.

"Uni Eropa sering kali menyatakan bahwa Maduro tidak memiliki kewenangan sah dan mendukung transisi yang damai. Dalam segala situasi, prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam PBB harus dihormati. Kami mengimbau untuk adanya pembatasan. Keselamatan warga negara Uni Eropa di negara tersebut adalah prioritas utama kami," tulisnya di X.

7. Jerman

Dalam pernyataan yang diberikan kepada kantor berita AFP, Kementerian Luar Negeri Jerman menyatakan bahwa mereka "sedang mengawasi situasi di Venezuela secara cermat dan memperhatikan laporan terbaru dengan kekhawatiran."

Kementerian Luar Negeri memiliki hubungan dekat dengan kedutaan di Caracas," kata Berlin, sambil menambahkan bahwa tim krisis pemerintah sedang mengadakan rapat dan "berkoordinasi erat dengan mitra kami.

8. Italia

Perdana Menteri Giorgia Meloni menyatakan bahwa ia akan mengawasi secara ketat kondisi di Venezuela dan mengumpulkan data mengenai warga negaranya yang berada di negara tersebut.

Meloni menegaskan bahwa dia tetap menjalin komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani.

Sekitar 160.000 penduduk Italia saat ini tinggal di Venezuela, sebagian besar memiliki status kewarganegaraan ganda.

9. Perancis

Menteri Luar Negeri Jean-Noel Barrot menyatakan bahwa operasi Amerika Serikat di Venezuela telah merusak prinsip hukum internasional.

"Operasi militer yang mengakibatkan penangkapan Nicolas Maduro melanggar prinsip tidak menggunakan kekerasan, yang menjadi dasar hukum internasional. Prancis menegaskan kembali bahwa tidak ada solusi politik yang berkelanjutan yang bisa dipaksakan dari luar, dan hanya rakyat yang berdaulat sendiri yang dapat menentukan masa depan mereka," tulisnya di X.

10. Indonesia

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan mengawasi situasi di Venezuela guna memastikan kesejahteraan warga negaranya.

"Indonesia juga mengajak semua pihak yang terkait untuk lebih menekankan penyelesaian damai melalui penurunan ketegangan dan dialog, sambil tetap menjunjung perlindungan masyarakat sipil," katanya.

"Indonesia menekankan pentingnya menghormati hukum internasional serta prinsip-prinsip Piagam PBB," tambah Yvonne.