Mengapa UEA didepak dari berbagai negara?
enolenam.CO.ID,MOGADISHU – Aksi pemerintah pusat Somalia memutus semua hubungan kerja sama dengan Uni Emirat Arab (UEA) menggaris bawahi dinamika terkini di Timur Tengah dan Afrika Timur belakangan. Mengapa negara kecil tersebut belakangan dilihat secara antagonistik oleh negara-negara di kawasan?
Di Somalia pemerintah pusat menilai “tindakan berbahaya” UEA merusak persatuan dan kedaulatan negara. “Ada laporan dan bukti yang dapat dipercaya yang menunjukkan praktik terkait dengan Uni Emirat Arab yang melemahkan kedaulatan Republik Somalia, persatuan nasional dan kemandirian politiknya,” kata Menteri Pertahanan Somalia Ahmed Moallim Fiqi dalam unggahan pada Senin.
UEA diketahui punya hubungan erat dengan wilayah-wilayah semiotonom di Somalia seperti Somaliland dan Puntland. Mogadishu menuduh UEA mendorong wilayah-wilayah itu memisahkan diri dari negara tersebut.
Somaliland, yang telah mendeklarasikan kemerdekaan dari Somalia, selama dekade terakhir telah menjadi pusat utama investasi komersial dan keamanan Uni Emirat Arab, termasuk konsesi 30 tahun di pelabuhan strategis Berbera yang dimiliki oleh perusahaan UEA DP World.
Peran UEA ini kian dicurigai saat Israel tiba-tiba mengakui kemerdekaan Somaliland pada akhir 2025 lalu. UEA sempat menolak menandatangani pernyataan bersama negara-negara Arab-Islam pada Desember yang mengutuk pengakuan Israel atas Somaliland. Baru pada 7 Januari UEA akhirnya mengeluarkan pernyataan bersama dengan Uni Afrika yang menjanjikan “dukungan untuk kedaulatan, integritas wilayah, keamanan dan stabilitas Somalia”.
Hal ini menyoroti kepentingan UEA yang kerap berkelindan dengan kepentingan Israel di wilayah di sekitar Laut Merah. “Banyak warga Somalia percaya UEA memfasilitasi pengakuan Israel atas Somaliland,” kata Abdinor Dahir, seorang analis independen Somalia.
Peran di Sudan
“Oleh karena itu, keputusan kabinet Somalia [untuk membatalkan perjanjian] secara luas dipandang sebagai perlawanan terhadap UEA, yang dituduh mendukung aktor nonnegara dan kekuatan separatis di Afrika, termasuk RSF [paramiliter] di Sudan,” kata Dahir.
UEA telah berulang kali membantah tuduhan bahwa mereka memberikan dukungan finansial, militer dan politik kepada pasukan paramiliter.
Bagaimanapun pada Mei 2025 lalu Sudan memutuskan hubungan diplomatik dengan UEA, setelah berulang kali menuduh negara Teluk tersebut mendukung RSF saingannya dalam perang saudara di negara tersebut.
Pengumuman tersebut muncul ketika RSF memulai serangan brutal di kota Port Sudan. Menteri Pertahanan Sudan Yassin Ibrahim menuduh UEA melanggar kedaulatan negaranya melalui “proksinya”, RSF.
Sudan telah mengajukan gugatan resmi ke Mahkamah Internasional (ICJ) menuding UEA ikut membantu RSF melakukan Genosida. Namun, Mahkamah Internasional di Den Haag memutuskan bahwa kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan karena UEA telah memilih untuk tidak ikut serta dalam Pasal 9 Konvensi Genosida, yang berarti bahwa UEA tidak dapat dituntut oleh negara lain atas tuduhan genosida.
Seperti di Somalia, ada kelindan kepentingan Israel juga dalam peran UEA di Sudan. UEA diketahui bertindak sebagai "perantara" utama dalam pertemuan rahasia pada Agustus 2020 yang mempertemukan pemimpin RSF, Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), dan kepala badan intelijen Mossad Israel, Yossi Cohen. Pertemuan ini merupakan bagian dari proses menuju normalisasi hubungan diplomatik antara Sudan dan Israel melalui Abraham Accords.
Sedangkan di Yaman, Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan pada Jumat (2/1/2025) malam waktu setempat bahwa pihaknya telah menyelesaikan penarikan seluruh pasukannya. Dalam pernyataannya, Kementerian Pertahanan UEA mengatakan seluruh personel militer Emirat telah kembali dari Yaman, dengan berkoordinasi bersama para mitra terkait.
Keputusan tersebut diambil ketika pasukan pemerintah Yaman pada Jumat berhasil merebut kembali kendali atas sejumlah posisi militer strategis di provinsi timur Hadhramaut, setelah para pejuang Dewan Transisi Selatan (STC) mundur dari lokasi-lokasi utama.
Langkah UEA itu diambil menyusul munculnya keretakan hubungan dengan Arab Saudi, yang menuduh Abu Dhabi mendorong pasukan STC untuk melakukan operasi militer di sepanjang perbatasan selatan kerajaan tersebut di Hadhramaut dan Al-Mahra.
Seperti di Sudan dan Somalia, ternyata ada peran Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel dalam geger-geger pemisahan negara yang coba dicegah Saudi tersebut. Pada akhir September, New Arab melansir bahwa Aidarous al-Zubaidi, ketua STC, menyatakan bahwa pemulihan kemerdekaan di wilayah selatan dapat membuka jalan bagi normalisasi dengan Israel. Ia menyatakan bahwa gerakannya siap untuk menjadi negara dan Perjanjian Abraham sangat penting untuk perdamaian regional.
Di Libya, UEA selama bertahun-tahun mendukung mendukung pasukan Jenderal Khalifa Haftar yang berbasis di timur melawan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA, sekarang Pemerintah Persatuan Nasional atau GNU) yang berbasis di Tripoli dan diakui secara internasional.
Pada Januari dan Mei 2020, dukungan itu membuat Dewan Tinggi Negara Libya, bagian dari pemerintahan yang diakui PBB di Tripoli, secara resmi mengusulkan kepada Dewan Kepresidenan agar Libya memutuskan semua hubungan dengan UEA. Mereka juga mendesak UEA dinyatakan sebagai negara “musuh” karena dukungan militernya terhadap Haftar.
UEA kala itu diketahui memberikan dukungan militer, keuangan, dan politik, termasuk dukungan udara dan peralatan kepada pasukan Jenderal Khalifa Haftar selama serangannya pada 2019 di Tripoli.
Setelah gencatan senjata permanen pada bulan Oktober 2020 dan pembentukan pemerintahan persatuan pada Maret 2021, laporan menunjukkan adanya perubahan dalam kebijakan UEA. Abu Dhabi beralih mendukung penyelesaian konflik secara politik. Hal ini menghindarkan putusnya hubungan diplomatik, meskipun kecurigaan soal campur tangan UEA tetap bertahan.
Yang terkini, CNN pada hari Senin melaporkan bahwa Arab Saudi telah melontarkan tuduhan baru terhadap Uni Emirat Arab yang berpusat pada kekhawatiran atas peran negara itu di Suriah.
Menurut jaringan tersebut, Riyadh meyakini bahwa Abu Dhabi telah “membina hubungan dengan elemen komunitas Druze, beberapa di antaranya pemimpinnya secara terbuka mendiskusikan pemisahan diri”. Arab Saudi melihat hal ini sebagai ancaman langsung terhadap persatuan dan keamanan nasional Suriah.
CNN mengatakan kekhawatiran Saudi atas kebijakan UEA di Suriah adalah bagian dari pandangan yang lebih luas bahwa mendukung aktor nonnegara di kawasan atau terlibat dalam pengaturan lokal yang sensitif dapat menyebabkan ketidakstabilan regional dan menjadi preseden berbahaya yang mempengaruhi negara-negara tetangga, terutama Arab Saudi.
Tak heran juga, dalam wawancara terbaru Hikmat al-Hijri, seorang pemimpin Druze di provinsi Suwayda di selatan Suriah, secara terbuka menyatakan bahwa para pengikutnya adalah “bagian yang tidak terpisahkan dari Israel.” Al-Hijri menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara yang diterbitkan Selasa oleh harian Israel Yedioth Ahronoth.
Pengikut al-Hijri mewakili minoritas dan tidak dipandang sebagai perwakilan komunitas Druze di provinsi tersebut. "Kami memandang diri kami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan Negara Israel. Hubungan ini bersifat internasional dan sangat penting," kata al-Hijri.
Jean-Paul Ghoneim, associate research fellow dari Institut Urusan Internasional dan Strategis Perancis (IRIS) menuliskan bahwa belakangan aksi-aksi UEA mulai membuat khawatir kekuatan-kekuatan lain.
“Peran Uni Emirat Arab semakin membuat jengkel negara tetangganya. Ambisinya untuk mendominasi ekonomi dan dukungannya terhadap faksi-faksi separatis menimbulkan ketidakstabilan dan bertentangan dengan kepentingan negara-negara regional seperti Turki, Mesir dan Arab Saudi, yang dapat bertindak untuk mengekang keangkuhan yang terjadi di Abu Dhabi,” tulisnya.
Diskusi