Industri mamin - elektronik bakal terdampak bea tambahan impor bahan baku plastik

enolenam, JAKARTA — Pelaku usaha industri plastik hilir mengaku mulai merasakan tekanan akibat rencana penerapan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap bahan baku plastik strategis seperti PP Copolymer, PP Homopolymer, dan LLDPE. 

Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menaikkan biaya produksi dan melemahkan daya saing manufaktur nasional. Tak hanya plastik hilir, industri pengguna lainnya juga ikut tertekan mulai dari makanan minuman, kemasan, hingga elektronik rumah tangga. 

Pasalnya, kebijakan BMAD dan BMTP dinilai dapat menekan industri pengguna plastik karena bahan baku menyumbang porsi besar dalam struktur biaya produksi, mulai dari 30%–50% di industri makanan dan minuman hingga 60%–80% di industri kemasan.

Ketua Umum Gabungan Pengusahan Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman menyoroti potensi ketidakseimbangan tarif antara bahan baku dan barang jadi yang dapat mendorong impor produk akhir. 

Terlebih, ada potensi ketidakseimbangan tarif bahan baru dengan barang jadi yang justru memicu industri beralih impor produk akhir. Kondisi ini melemahkan manufaktur nasional. 

“Kita ingin pemerintah memberikan kajian yang lebih komprehensif dengan rekomendasi-rekomendasi yang tepat, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang benar-benar seimbang bagi kepentingan industri nasional," kata Adhi dalam keterangan resminya, dikutil Selasa (20/1/2025). 

Dari sisi produsen kemasan, Perwakilan Asosiasi Kemasan Indonesia (Rotokemas) Ferry Bunarjo juga menyoroti rencana penerapan BMTP atas LLDPE C6 yang banyak digunakan industri kemasan. 

“Kami tidak pernah didatangi untuk penawaran pasokan, namun tiba-tiba diajukan kebijakan BMTP, seolah-olah kebutuhan riil industri hilir tidak pernah dipetakan,” ujarnya.

Ferry juga menekankan bahwa hampir seluruh produk bahan baku yang digunakan industri kemasan telah dikenakan instrumen trade remedies, sementara produk jadi impor yang masuk ke pasar domestik tidak menghadapi perlakuan tarif yang seimbang.

Kondisi ini menekan industri dalam negeri dari sisi biaya dan mengganggu prinsip harga yang wajar. Pada akhirnya, Ferry mengingatkan bahwa beban kebijakan yang tidak proporsional bukan hanya ditanggung industri, tetapi juga masyarakat luas sebagai konsumen, karena kenaikan biaya produksi akan bermuara pada harga pangan dan kebutuhan sehari-hari.

Sementara itu, Kepala Bidang Regulasi Gabungan Perusahaan Industri Elektronika dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga (Gabel) Harry Wibowo menegaskan bahwa industri pengguna plastik mendukung penguatan industri dalam negeri, namun pasokan dan spesifikasi bahan baku lokal belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan. 

“Kami mendukung industri dalam negeri. Namun selama bahan baku tertentu belum dapat diproduksi di dalam negeri sesuai kebutuhan industri, kami masih membutuhkan pasokan impor,” tuturnya.

Di samping itu, pelaku industri plastik hilir menilai instrumen perlindungan perdagangan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh karena berisiko memperlebar ketimpangan antara kapasitas industri hulu dan kebutuhan riil industri hilir yang masih bergantung pada impor bahan baku.

Ketua Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chavelier menyebut dalam kondisi ini terjadi ketidakselarasan antara kebijakan perlindungan industri dan realisasi penguatan kapasitas produksi domestik. 

Dia pun mengingatkan bahwa rencana pengembangan kapasitas industri petrokimia nasional, termasuk proyek perluasan kapasitas besar seperti CAP2, telah disampaikan sejak 2009, namun hingga kini belum terealisasi secara konkret.

Di sisi lain, kebijakan perdagangan justru terus menaikkan bea masuk impor bahan baku, dari 5% menjadi 10% hingga 15%. Kondisi ini membuat industri hilir tertekan, karena pasokan dalam negeri belum bertambah sementara bahan baku impor semakin mahal.

Menurut Henry, kebijakan perlindungan seharusnya berjalan seiring dengan kesiapan pasokan domestik, bukan diterapkan ketika industri hulu belum siap memenuhi kebutuhan nasional.

Pihaknya berharap pemerintah menunda penerapan BMAD dan BMTP hingga pasokan lokal benar-benar mampu memenuhi kebutuhan nasional, serta mengalihkan fokus kebijakan pada penguatan daya saing industri hulu tanpa mengorbankan keberlanjutan industri hilir dan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Pelaku usaha menilai kebijakan yang tidak tepat sasaran justru berisiko mengancam agenda hilirisasi. Jika industri hilir kehilangan daya saing akibat mahalnya bahan baku, nilai tambah dalam negeri berpotensi hilang dan serapan industri hulu ikut melemah.

Respons Pemerintah 

Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor Kemenko Perekonomian, Ekko Harjanto, menyatakan bahwa instrumen tersebut sah dalam perdagangan internasional, namun harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak lanjutan.

Ia menekankan pentingnya kajian Regulatory Impact Assessment (RIA) sebagai dasar penilaian dampak kebijakan terhadap struktur industri, rantai pasok, dan daya saing nasional, sehingga perlindungan industri hulu tetap sejalan dengan keberlanjutan industri hilir.

Senada, Tenaga Ahli Utama Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) M. Putra Hutama menegaskan kebijakan perdagangan harus dijalankan secara adil dan berbasis data. 

"Kebijakan BMAD dan BMTP perlu memastikan kesiapan pasokan domestik agar tidak menimbulkan distorsi baru dalam ekosistem industri nasional," tuturnya.

Dari sisi pembina industri, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Alfita, menyatakan bahwa kebijakan perdagangan harus menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku bagi sektor manufaktur.

“Kajian ini menjadi pijakan berbasis data bagi kami untuk merumuskan kebijakan industri yang seimbang antara perlindungan industri hulu dan keberlangsungan industri hilir,” pungkasnya.