Himpunan DPK perbankan Kalimantan menebal, kredit melambat per November 2025

enolenam, BALIKPAPAN — Sektor keuangan Kalimantan mencatatkan paradoks, di mana dana pihak ketiga (DPK) membengkak hingga Rp475 triliun per November 2025, namun penyaluran kredit justru melambat dibanding tahun sebelumnya.

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Timur dan Utara Parjiman menyatakan total aset perbankan di pulau Borneo mencapai Rp525 triliun, atau tumbuh 8,52% secara tahunan (year-on-year/yoy). 

Kendati demikian, kredit lokasi bank hanya merangkak 9,61% menjadi Rp342 triliun atau melambat dari tahun lalu yang mencapai dua digit.

"Mengenai tren pembiayaan di Kalimantan yang sempat tertahan, kami meminta perbankan untuk fokus pada perbaikan sistem terlebih dahulu sebelum kembali melakukan ekspansi secara masif," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (19/1/2026).

Dia menambahkan, sektor pertambangan yang menjadi tulang punggung ekonomi Kalimantan justru mengalami kontraksi pertumbuhan kredit sebesar 7,05%. 

Ironi ini terjadi di tengah kontribusi sektor tersebut yang masih mendominasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan senilai Rp114,58 triliun pada kuartal III/2025.

Di sisi lain, kredit konsumtif rumah tangga tetap menjadi primadona dengan porsi 36,98% dari total kredit lokasi bank. Adapun, kredit modal kerja justru terkoreksi negatif 1,47%, yang menjadi sinyal pelemahan aktivitas usaha di lapangan.

Tekanan Ganda

Kondisi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) mempertegas tantangan struktural yang tengah dihadapi. 

Secara agregat, 51 BPR/BPRS se-Kalimantan mengalami penurunan aset hingga 5,72% yoy, DPK merosot 11,16%, dan kredit terkontraksi 10,73% per November 2025.

"Diharapkan BPR-BPR milik pemerintah daerah dapat dikonsolidasikan dengan BPD. Langkah ini bertujuan agar lembaga perbankan di daerah tidak terlalu banyak secara kuantitas namun kecil secara kapasitas, yang justru rentan mengalami masalah," terang Jimmy, sapaan akrabnya.

Menurutnya, hal ini turut menjadi penyebab berkurangnya jumlah BPR dari 56 unit pada 2023 menjadi 51 unit tahun ini. Kemudian, rasio Non-Performing Loan (NPL) gross BPR/BPRS pun melonjak menjadi 7,98% yang jauh melampaui batas aman 5% yang ditetapkan regulator. 

Kondisi ini kontras dengan kinerja BPD yang masih terjaga di level 4,64%, meski juga mengalami kenaikan dari 3,15% pada Desember 2024.

Namun demikian, tidak semua indikator bernada minor. Loan-to-Deposit Ratio (LDR) BPR/BPRS justru sehat di angka 111,30%, yang menandakan fungsi intermediasi masih berjalan optimal bahkan melebihi BPD yang tercatat hanya 61,30%.

Segendang sepenarian, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) juga diselimuti awan mendung. Premi asuransi umum melorot 10,43% year-to-date (ytd) menjadi Rp4,05 triliun, sementara asuransi jiwa turun 2,11% ytd menjadi Rp2,73 triliun. 

Kendati demikian, rasio klaim jauh lebih rendah dari premi, masing-masing sebesar Rp2,84 triliun dan Rp1,43 triliun yang menandakan industri masih dalam koridor sehat.

Selanjutnya, pembiayaan multifinance tumbuh tipis 2,10% ytd dengan outstanding Rp63,33 triliun, namun NPF (Non-Performing Financing) terjaga di 1,94%. 

Sementara itu, peer-to-peer (P2P) lending menunjukkan tren positif dengan penyaluran pinjaman naik 25,53% ytd mencapai Rp1,35 triliun, yang melayani 772.000 akun peminjam.

Kemudian, OJK menargetkan 355 kegiatan edukasi di 56 kabupaten/kota se-Kalimantan, dengan fokus khusus pada segmen rentan seperti petani, nelayan, perempuan, dan masyarakat daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) untuk tahun 2026.

Jimmy mengungkapkan layanan perlindungan konsumen OJK Kalimantan menangani 6.202 pengaduan dan permintaan informasi sepanjang 2025. 

Layanan OJK Checking, sebagai platform verifikasi lembaga keuangan telah diakses sebanyak 44.149 kali, yang mencerminkan tingginya kewaspadaan masyarakat terhadap entitas ilegal.

Lebih lanjut, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin (Satgas PASTI) menggelar 31 kegiatan sosialisasi dan 4 operasi penanganan. 

Untuk 2026, intensitas akan ditingkatkan menjadi 46 sosialisasi dan 14 operasi penindakan, sebagai respons terhadap maraknya pinjaman online ilegal dan skema investasi bodong.

Adapun, dia menuturkan walk-in service di empat kantor OJK Kalimantan melayani 1.115 konsumen, sedangkan layanan digital mencatat 15.651 interaksi.