Bupati Kuningan jawab tudingan KDM soal krisis air bersih di kaki Gunung Ciremai

enolenam, KUNINGAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan mengaku berkomitmen menjaga tata kelola sumber daya air di kawasan kaki Gunung Ciremai, sekaligus menjawab tudingan Gubernur Jawa Barat terkait dugaan krisis air bersih akibat eksploitasi berlebihan oleh perusahaan daerah air minum (PDAM).

Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar mengatakan dirinya telah meninjau langsung sumber mata air di Telaga Nilem, Desa Kaduela dan Mata Air Cipujangga, Desa Padabeunghar, Kecamatan Pasawahan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi faktual di lapangan yang selama ini menjadi polemik dan sorotan publik.

"Kami tidak mau mengambil kesimpulan hanya berdasarkan data administratif atau laporan rapat. Kami turun langsung membawa alat ukur debit air," kata Dian, Selasa (20/1/2026).

Berdasarkan hasil pengukuran di lapangan, Dian menemukan adanya perbedaan signifikan antara debit air yang disampaikan dalam forum rapat dengan kondisi riil di sumber mata air. Temuan itu akan memperkuat masukan dari komunitas pemerhati lingkungan yang sebelumnya mempertanyakan validitas data debit air.

“Setelah kami ukur langsung, memang ada selisih debit yang cukup besar. Bahkan perbedaannya lebih besar dari yang disampaikan dalam rapat. Ini tentu menjadi bahan evaluasi serius bagi kami,” tegasnya.

Dian pun menepis isu mengenai pembagian kuota air antara PAM Tirta Kamuning Kuningan, pihak ketiga atau swasta, serta PDAM Kabupaten dan Kota Cirebon. 

Hasil pengamatan sementara di dua titik sumber air itu, alokasi debit air untuk Kuningan justru lebih kecil dibandingkan yang dimanfaatkan pihak lain.

“Kalau dilihat sepintas dari dua titik yang kami tinjau, justru debit air yang dialokasikan untuk PAM Kabupaten Kuningan lebih kecil dibandingkan pihak ketiga dan PDAM di wilayah Cirebon,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Dian, Pemkab Kuningan akan segera menyurati kementerian terkait guna menjelaskan kondisi faktual di lapangan serta meminta kejelasan regulasi pengelolaan air. 

Selain itu, bupati pun mengaku telah dijadwalkan menghadiri rapat lintas sektoral yang dipimpin Gubernur Jawa Barat guna membahas tata kelola air di tingkat provinsi.

“Kami akan segera bersurat ke kementerian. Besok juga kami diundang Pak Gubernur untuk rapat lintas sektoral membahas tata kelola air ini, termasuk dengan instansi terkait dan Kementerian Kehutanan,” katanya.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Warga Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, mengeluhkan kekurangan air bersih dalam beberapa tahun terakhir. Krisis tersebut diduga berkaitan dengan pengelolaan mata air dari Gunung Ciremai untuk kepentingan komersial perusahaan daerah air minum (PDAM) wilayah hilir serta perusahaan swasta.

KDM Tinjau ke Lapangan

Keluhan tersebut diunggah langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam kanal Youtube pribadi miliknya pada Minggu (18/1/2026). Dalam video berdurasi 25.02 menit itu, pria yang akrab disapa KDM ini melakukan peninjauan lapangan ke wilayah perbatasan antara Kabupaten Cirebon dengan Kuningan untuk melihat kondisi sumber mata air.

Berdasarkan dialog bersama perangkat Desa Cikalahang, terungkap, sejak 2022 luas lahan pertanian yang mendapatkan pengairan mengalami penyusutan signifikan. Dari semula 114 hektare teraliri, kini hanya menyisakan 89 hektare lahan yang masih bisa digarap secara baik.

"Air di kaki Gunung Ciremai harus lebih dulu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, terutama untuk kebutuhan dasar dan pertanian. Kepentingan komersial tidak boleh mengorbankan hak warga,” kata KDM.

Saat meninjau lokasi, KDM pun menemukan sejumlah indikasi pelanggaran terhadap sumber daya air. 

Salah satunya, pemasangan pipa PDAM yang ditempatkan di jalur saluran air warga. Selain itu, ditemukan pula penutupan pintu air yang seharusnya mengalirkan air ke sungai justru dialihkan sepenuhnya ke reservoar perusahaan pengelola.

Menurutnya, praktik tersebut berpotensi memperparah kondisi mata air dan mengancam keseimbangan lingkungan di kawasan Gunung Ciremai yang selama ini menjadi daerah resapan air utama paling penting bagi Cirebon dan Kuningan.

"Warga seharusnya kebagian air, tapi ini tidak," kata Dedi.

Dalam kunjungan itu pun, Dedi Mulyadi menginstruksikan program penghijauan di kawasan hutan gundul Gunung Ciremai dengan melibatkan warga sekitar.

Nantinya, masyarakat akan diberdayakan untuk menanam dan merawat pohon melalui skema upah bulanan agar tanaman tumbuh dan menjaga ketersediaan air tanah.

Dedi mengatakan pemerintah akan memproses pembebasan lahan seluas 12 hektare untuk dijadikan hutan lindung. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat fungsi ekologis kawasan dan menjamin keberlanjutan sumber air di masa mendatang.

"Saya akan memanggil BBWS, PSDA, serta PDAM bisa mengevaluasi pembagian air. Ini supaya kebutuhan warga Desa Cikalahang dan sektor pertanian menjadi prioritas utama sebelum pemanfaatan komersial dilakukan," tutup Dedi.